laporan pemerintah pada pertambangan

KEWENANGAN PEMERINTAH DAN POTENSI PENERIMAAN …

Untuk menetapkan suatu wilayah dapat dilakukan usaha pertambangan10, pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menetapkan suatu lokasi termasuk dalam Wilayah Pertambangan (WP). ... laporan lengkap eksplorasi, laporan studi kelayakan, rencana reklamasi ... B. Jenis Pajak pada Sektor Pertambangan Pada dasarnya pemungutan pajak yang dilakukan oleh ...

Laporan Pembahasan dan Pengkajian Lapangan Ijin Usaha …

Laporan Pembahasan dan Pengkajian Lapangan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Tahun 2013 Penyajian Latar Belakang Masalah (0,1) Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan memanfaatkan sumber daya alam berupa bahan mineral yang digunakan untuk kepentingan manusia.

Transparansi Tata Kelola Pertambangan - PWYP Indonesia

Namun demikian, masih terdapat ketidaksesuaian data antara laporan perusahaan dengan yang disampaikan oleh pemerintah. Secara umum, perbedaan utama pada laporan pertama disebabkan oleh perbedaan satuan dan basis pelaporan, adanya kendala dalam pembukaan beberapa data perpajakan, hingga persoalan database informasi penerimaan …

LAPORAN BULANAN KEGIATAN EKSPLORASI PT ADARO …

Laporan Bulanan Kegiatan Eksplorasi 5 BAB I LATAR BELAKANG PT Adaro Indonesia adalah salah satu kontraktor pemerintah melalui Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi pertama yang telah dirikan pada tahun 1982 dan melakukan

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha …

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pertambangan - Agincourt …

Merujuk pada teori dan Pasal 10 UU Pemerintah Daerah, kewenangan pengelolaan pertambangan ini meliputi perizinan, penetapan wilayah dan operasional dari kegiatan pertambangan. Hal ini merupakan peran pemerintah daerah dan merupakan bagian kewenangannya. Namun pada kenyataannya, sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf e, pasal 9 …

Upaya Preventif Pemerintah Dalam Kasus Pelanggaran Usaha Pertambangan ...

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui apa saja pelanggaran pertambangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara dan bagaimana upaya preventif yang ...

Badan Kebijakan Fiskal - Optimalkan Penerimaan Negara, Pemerintah …

Optimalkan Penerimaan Negara, Pemerintah Terbitkan PP Perpajakan dan PNBP di Sektor Pertambangan Batubara. SP-15/BKF/2022. Jakarta, 15 April 2022 – Pemerintah secara konsisten mendorong agar APBN lebih sehat sehingga efektif untuk menstimulasi perekonomian dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Di tengah pandemi …

Download Contoh Laporan Keuangan Perusahaan Pertambangan, Lengkap!

Pada kesempatan ini, invesnesia akan menyajikan contoh laporan keuangan perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia, dan kamu juga bisa download secara gratis. Secara spesifik, invesnesia mengambil sampel perusahaan pertambangan go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan kata lain, status perusahaannya adalah perusahaan Tbk …

(DOC) Akuntansi pertambangan | Sofyan Ashadi - Academia.edu

Translate PDF. 1 Dalam Pertambangan, Seluruh PPN Dianggap Sebagai Biaya Pelaksanaan SC Akuntansi Pertambangan hari kedua Selama dua hari (19-20/11), Laboratorium Akuntansi mengadakan kegiatan SADAP yang tergolong baru yaitu Short Course Akuntansi Pertambangan. Dalam penyelenggaraan acara ini, lab akuntansi berkerjasama dengan PT.

Laporan Negara dan Perusahaan Beda - PWYP Indonesia

Audit Tambang : Laporan Negara dan Perusahaan Beda. TEMPO.CO, Jakarta – Penerimaan negara dari sektor mineral dan batu bara ternyata tidak sesuai dengan laporan perusahaan tambang mengenai kewajiban yang seharusnya mereka bayarkan. Perbedaan tersebut mencakup penerimaan pada Pajak Penghasilan Badan, Pajak Bumi dan Bangunan, …

Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pertambangan - Agincourt …

Peran pemerintah daerah dalam perizinan dan pengelolaan aktivitas tambang, dikabarkan akan dihapus dan beralih ke pemerintah pusat. Jejak ini bisa dilihat dari rencana penghapusan pasal 7, 8, dan pasal 37 UU mineral batubara. Pada pasal 7, mineral batubara menerangkan kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan minerba.

(PDF) IZIN USAHA PERTAMBANGAN - ResearchGate

Pada awal tahun 2009, pemerintah menerbitkan UU No 4/2009 tentang Pertambangan. ... laporan lengkap eksplorasi, laporan studi kelayakan, rencana reklamasi ... Pemerintah Daerah. Izin Usaha ...

Laporan Pembahasan dan Pengkajian Lapangan Ijin Usaha Pertambangan …

Laporan Pembahasan dan Pengkajian Lapangan. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Tahun 2013. Penyajian Latar Belakang Masalah (0,1) Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan memanfaatkan sumber daya alam berupa bahan mineral yang digunakan untuk kepentingan manusia. Sebagian besar kegiatan pertambangan berada pada daerah-daerah …

Upaya Preventif Pemerintah Dalam Kasus Pelanggaran Usaha Pertambangan ...

pertambangan rakyat (ipr), pemohon "pemegang iup, ipr, atau iupk yang harus memenuhi: dengan sengaja menyampaikan laporan 1) persyaratan administratif, sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 2) persyaratan teknis, dan ayat (1), pasal 70 huruf e, pasal 81 ayat 3) persyaratan finansial. (1), pasl 105 ayat (4), pasal 110, pasal 111 dalam pasal 63, …

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL …

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.

UU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Begitulah UU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang telah disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 10 Juni 2020 di Jakarta, dan sudah diundangkan …

Membaca Laporan Keuangan Sektor Pertambangan (Mining 101)

Apa yang perlu dipelajari dalam membaca laporan keuangan sektor pertambangan? Untuk memahami bisnis perusahaan sektor pertambangan, ada beberapa glossary atau istilah yang umum digunakan yang perlu dipelajari.Untuk menjawab pertanyaan "apa pengaruh stripping ratio dalam pertambangan?" atau "jenis-jenis kalori batu bara dan …

(Halaman Belakang Kertas Cover) - ekon

Pada triwulan III-2021, ekonomi Indonesia kembali melanjutkan momentum pemulihan ekonominya meski pertumbuhannya tidak sepesat triwulan sebelumnya. Sektor Pertambangan sebagai salah satu penopang ekonomi Indonesia mampu tumbuh pesat dalam 2 triwulan terakhir dan diproyeksikan akan terus memiliki prospek positif hingga awal

Peran Negara dan Swasta dalam Pengelolaan Tambang - Al-Wa'ie

Pada pertambangan mineral dan batubara, selain dikelola oleh BUMN, peran perusahaan-perusahaan swasta khususnya investor asing juga cukup menonjol. ... Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia melalui PT Inalum (sekarang Mind id) membeli 40 persen saham perusahaan asal Amerika Serikat ini, sehingga Pemerintah menguasai 51 persen saham …

LAPORAN AKHIR - repository.ummat.ac.id

BUMDes pesisir pada Kawasan pertambangan emas berdasarkan pada factor organisasi tertinggi pada klasifikasi rendah mencapai 55 atau 61,8 persen, Tinggi mencapai 30 atau 33,7 persen dan sedang mencapai 4 atau 4,5 persen. Keberdaan organisasi tertinggi pada klasifikasi rendah sebesar 55 responden atau sebsar 61,8 persen.

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian

Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 mengatur mengenai ... diunduh pada Rabu 28 Oktober 2015, pukul 20.00 Wib. 7 "Daerah itu memiliki kandungan emas aluvial dengan sumber

Akhirnya, Pemerintah Pusat Alihkan Izin Pertambangan

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah Pusat resmi mendelegasikan wewenang penerbitan sertifikat standar dan izin berusaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara kepada pemerintah provinsi pada hari ini, Senin (18/4/2022).. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Sugeng Mujiyanto mengatakan langkah itu diambil untuk …

Maraknya Tambang Ilegal, Tak Tegasnya Negara pada

Dampak kasus perusahaan pertambangan tanpa izin merusak akses penghubung Sebulu SP – Kecamatan Sebulu, dimulai dengan digunakannya jalan umum yang baru saja pada 2015 diperbaiki setelah 35 tahun, tepatnya pada 1981 ketika Presiden Soeharto membuka program transmigrasi ke daerah satuan pemukiman Sebulu (SP SEBULU).

MA 1.pdf - LAPORAN PRAKTIKUM PEMBUATAN PETA IZIN USAHA PERTAMBANGAN …

LAPORAN PRAKTIKUM PEMBUATAN PETA IZIN USAHA PERTAMBANGAN Mohamad Irghi Pratama 09320160145 C1 LABORATORIUM PERENCANAAN TAMBANG JURUSAN. Study Resources ... koperasi, dan perseorangan oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangannya dengan cara lelang ataupun melalui permohonan sesuai dengan komoditasnya. ArcGIS …

(DOC) ANALISIS DAN PERIZINAN PERTAMBANGAN EMAS YANG BERDAMPAK PADA ...

ANALISIS DAN PERIZINAN PERTAMBANGAN EMAS YANG BERDAMPAK PADA KERUSAKAN SUNGAI KUANTAN DI PEKANBARU.docx ... serta berbagai penyakit. Memang tidak ada laporan resmi tentang jumlah korban, baik yang luka, cacat, maupun meninggal dunia, namun diperkirakan cukup banyak. ... Dengan demikian, Pemerintah memberikan sanksi …

Pemerintah Cabut 39 Izin Usaha Pertambangan di Sulawesi

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencabut 39 Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).. IUP yang telah dicabut tersebut tersebar pada tujug Kabupaten di Sultra yakni, 2 IUP di Kolaka, 10 IUP di Konawe Utara, 9 IUP di …

KPK Dibanjiri Laporan Pertambangan di Kawasan Konservasi …

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mendapatkan laporan adanya aktivitas pertambangan pada wilayah yang tidak diperbolehkan di Papua Barat. Beberapa laporan menyebut aktivitas pertambangan itu berada di kawasan konservasi dan cagar alam. "Kita mendapat banyak laporan kegiatan pertambangan di Papua Barat ini, telah merambah …

SKRIPSI PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP …

Secara Praktisi Dalam penelitian ini agar kiranya dapat memberikan masukan-masukan yang berarti maupun pelajaran-pelajaran yang berarti bagi pemerintah kabupaten Gowa agar pengawasan pemerintah terhadap pertambangan Golongan C bisa semakin baik. 8 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Dasar Pengawasan 1. Pengertian Pengawasan

Kawasan Pertambangan dan Industri Hingga Problem Sosial dan …

(3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan. terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi. (4) Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada. ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan. pertambangan dengan sistem dan metode: penambangan terbuka; dan; penambangan bawah tanah.

LAPORAN AUDIT TERHADAP PERTAMBANGAN BATU KAPUR …

View LAPORAN AUDIT TERHADAP PERTAMBANGAN BATU KAPUR DESA GUNUNG SARI.docx from ACCOUNTING 101 at Sanata Dharma University. LAPORAN AUDIT INTERNAL PERTAMBANGAN BATU KAPUR DESA GUNUNG SARI (WILAYAH Study Resources